Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia. Gagasan Baden Powell yang
membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk
Belanda. Di negara Belanda kepramukaan disebut sebagai Padvinder. Di negara jajahannya,
termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi Kepramukaan. Di Indonesia
dikenal dengan istilah NIPV (Netherland Indische Padvinder Vereniging;
Persatuan Pandu-Pandu Belanda). Organisasi ini dikhususkan bagi anak-anak
Belanda.
Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional
Indonesia dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia
Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karenanya kemudian
muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya
mencapai lebih dari seratus organisasi. Organisasi itu semisal; JPO (Javananse
Padvinders Organizatie); JPP (Jong Java Padvinderij), SIAP (Sarekat Islam
Afdeling Padvinderij); HW (Hisbul Wathon) dll.
Sejarah terus berlanjut. Melihat
maraknya organisasi kepramukaan milik pribumi yang bermunculan, Belanda
akhirnya membuat peraturan untuk melarang organisasi kepramukaan di luar milik
Belanda menggunakan istilah Padvinder. Karena itu kemudian KH. Agus Salim
menggunakan istilah "Pandu" dan "Kepanduan".
Sejak tahun 1930 timbul kesadaran dari
tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan organisasi kepramukaan. Maka
terbentuklah KBI (Kepanduan Republik Indonesia). KBI merupakan gabungan dari
organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra).
Dan pada tahun 1931 terbentuk PAPI
(Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia), kemudian diubah menjadi BPPKI (Badan
Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan
di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan,
Seinendan dan PETA.
Setelah masa kemerdekaan dibentuklah
organisasi kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia
yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Pandu Rakyat
Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia saat
itu.
Namun pada masa leberalisme, kembali
bermunculan berbagai organisasi kepanduan seperti; HW, SIAP, Pandu Indonesia,
Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI dll yang jumlahnya mencapai seratusan lebih.
Sebagian organisasi tersebut terhimpun dalam tiga federasi yaitu; IPINDO
(Ikatan Pandu Indonesia, berdiri tanggal 13 September 1951), POPPINDO
(Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, berdiri tahun 1954) dan PKPI
(Persatuan Kepanduan Putri Indonesia).
Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi
anggota kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1955 IPINDO juga
berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan
POPPINDO dan PKPI pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell
(istri Baden Powell) ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Pada tahun
1959, PKPI mengadakan perkemahan besar untuk pramuka putri yang disebut “Desa
Semanggi” di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingen ke
Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
Menyadari kelemahan yang ada, ketiga
federasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan
Kepanduan Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid
sehingga coba dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan
Pionir Muda seperti di negara komunis lainnya.
Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak
termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan
penertiban organisasi kepanduan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan
Pramuka.
Pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret
1961 Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan
Indonesia, bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan
yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti,
seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut
Pramuka.
Presiden juga menunjuk Panitia
Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan
Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono,
Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai
HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA
Panitia inilah yang kemudian mengolah
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor
238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres ini
menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang
ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN
KERJA.
Kepres Nomor 238 Tahun 1961 ini
ditandatangi oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai Pejabat Presiden Karena
Presiden RI, Ir. Soekarno saat itu sedang berkunjung ke Jepang.
Pada tanggal 30 Juli 1961,
bertempat di Istora Senayan (Sekarang Stadiun Gelora Bung Karno),
tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Indonesia yang menyatakan dengan ikhlas
meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan
Pelantikan Mapinas (Majlis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari di Istana
Negara, dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile Pramuka
untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh sekitar
10.000 Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA yang
diperingati hingga sekarang.
 |
| Hari PRAMUKA :14 Agustus 1961 dilakukan Pelantikan Mapinas, Kwarnas, Kwarnari , Penganugerahan Panji-panji Kepramukaan, dan defile Pramuka . |
Mapinas saat itu diketuai oleh Dr. Ir.
Soekarno (Presiden RI) dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono
IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara Kwarnas, diketuai
oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh
sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.
0 komentar